- Information
- AI Chat
Dinamika Hukum Doktrin dan yurispudensi Studi kasus
Hukum Internasional (IHI2102)
Universitas Brawijaya
Preview text
Dalam studi hubungan internasional yang mempelajari dinamika relasi antar negara satu dan lainnya, banyak elemen yang akan terlibat termasuk hal seperti konflik, kedaulatan, keserasian relasi, dan lain sebagainya. Negara-negara memiliki interest mereka masing-masing serta kebebasan untuk memilih aksi mereka, sehingga diperlukan sesuatu untuk mengatur limit kebebasan tersebut untuk tidak saling melanggar kedaulatan satu sama lain. Mempelajari hukum nasional berarti memahami apa yang menjadi sumber atau pedoman dalam pengaturan limit tersebut serta bagaimana seharusnya sebuah negara bertindak sebagai bagian dari komunitas internasional. Hukum internasional juga memberi kita perspektif bagaimana menjelaskan dan mengatasi suatu permasalahan dan menjelaskan perspektif suatu negara terhadap hukum internasional yang akan membantu memahami tindakan-tindakan yang dilakukan negara tersebut yang berkaitan dengan hukum internasional. Semua ini adalah hal yang penting untuk memahami dinamika internasional dan memilih langkah yang tepat dalam bertindak/bereaksi terhadap aksi negara lain. Sebagai bentuk perlindungan untuk menjaga order dunia internasional, mempelajari hukum juga membantu memahami posisi negara kita sendiri di dunia internasional serta hak dan obligasi apa yang kita dapatkan, yang akan sangat penting sebagai representasi suatu negara.
Doktrin ahli hukum dan yurisprudensi merupakan keputusan yang telah dibuat oleh mereka yang telah ahli dalam persoalan hukum sehingga legitimasi keputusannya dapat dipercaya. Dalam persoalan hukum internasional,telah dimengerti bahwa hukum internasional tidak memiliki sumber yang tetap dan institusi pasti. Sehingga sumber yang telah diambil adalah apa yang sudah pernah ada (customary law) dan konvensi yang merupakan bentuk perjanjian dan persetujuan antar negara. Doktrin dan yurisprudensi dapat (1) menutupi kekurangan sumber hukum internasional apabila terjadi sebuah kasus yang belum pernah ada sebelumnya, (2) sumber yang dapat dikatakan objektif karena berasal dari ahli yang dapat menganalisa keadaan dan telah mengerti banyak sumber hukum, dan (3) Menghindari bias suatu negara dengan keputusan yang diserahkan kepada pihak yang tidak terlibat langsung dalam suatu permasalahan.
a. Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi perebutan antara Indonesia dan Malaysia karena letaknya yang secara geografis sedikit ambigu antara negara-negara tersebut. Pada mulanya, Sipadan Ligitan merupakan pulau dalam teritori INdonesia namun diklaim oleh Malaysia. Perebutan ini mereka bawa ke meja hijau mahkamah internasional dan pada akhirnya dimenangkan oleh Malaysia. Indonesia yang cukup marah dengan keputusan ini pun tidak bisa berbuat apapun dan memilih untuk mengikuti keputusan yang ada. Ini adalah act of compliance dari Indonesia yang mengikuti keputusan hukum internasional dengan penuh hormat dan tidak mencoba mengambil kembali dua pulau tersebut. Dengan act of compliance yang ditunjukan Indonesia, ini juga dapat dikatakan sebagai bukti relevansi hukum internasional serta letaknya yang mengikat adalah dengan compliance dan acceptance dari negara yang menerimanya, bisa dikatakan juga compliance dan acceptance adalah bentuk negara menerima legitimasi keputusan hukum internasional tersebut. b. Kasus invasi Arab Saudi dan sekutunya ke Yaman sebenarnya telah melanggar hukum internasional yang menjamin kedaulatan negara, tidak ada justifikasi yang jelas, serta tidak adanya peringatan yang jelas sebelum peperangan dimulai. Arab Saudi sendiri menganut dualisme yang membedakan hukum nasional dan internasional, dengan mereka memiliki customary sharia law sendiri sebagai dasar hukum domestik mereka. Alasan mereka menginvasi Yaman adalah untuk partisipasi dalam perang sipil Yaman dengan membacking pemerintah petahana, yang mungkin itu bisa dibenarkan dengan alasan free choice dan interest Arab Saudi yang membacking petahana Yaman karena mereka beraliran Suni agar pemberontak yang beraliran Shia tidak mengambil alih Yaman yang itu juga sesuai dengan customary sharia law mereka. Namun dapat dilihat bahwa dalam persoalan kedaulatan, Arab Saudi telah melanggar hukum internasional dengan ikut campur langsung dalam konflik internal negara lain dengan memanfaatkan situasi Yaman yang chaos. Dalam hal ini bisa dikatakan ada waktu dimana hukum internasional dan hukum nasional dapat berbenturan satu sama lain namun tidak ada yang dapat menghentikan suatu negara kalaupun mereka memprioritaskan hukum nasional mereka daripada hukum internasional. Ini juga menjelaskan kedudukan hukum internasional itu sendiri yang tidak dapat mengikat suatu negara secara absolut sehingga dapat diakatakan hukum internasional memiliki posisi yang sangat rentan bila dihadapkan dengan hukum nasional.
Dinamika Hukum Doktrin dan yurispudensi Studi kasus
Course: Hukum Internasional (IHI2102)
University: Universitas Brawijaya
