Skip to document
Welcome to StudocuSign in to access the best study resources
Guest user
0followers
HomeMy LibraryAsk AI
  • You don't have any recent items yet.
My Library
  • You don't have any courses yet.
  • You don't have any books yet.
  • You don't have any Studylists yet.

Resume perkara 1123 Perkara No 10

Yes
Course

Hukum Acara Pidana (HKU 1235)

29 Documents
Students shared 29 documents in this course
Academic year: 2019/2020
Uploaded by:
Anonymous Student
This document has been uploaded by a student, just like you, who decided to remain anonymous.
Universitas Diponegoro

Comments

Please sign in or register to post comments.

Preview text

RINGKASAN PERMOHONAN

Perkara Nomor 10/PUU-XII/ Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Hasil Penambangan Di Dalam Negeri

I. PEMOHON 1. Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo), yang diwakili oleh Poltak Sitanggang, sebagai Pemohon I; 2. PT. Harapan Utama Andalan dan PT. Pelayaran Eka Ivanajasa, yang diwakili oleh Tjipta Lesmana Suwarto selaku Direktur Utama, sebagai Pemohon II; 3. Koperasi TKBM Kendawangan Mandiri, diwakili oleh Silianto Harun selaku Pengurus, sebagai Pemohon III; 4. PT. Lanang Bersatu, diwakili oleh Samsarosa selaku Direktur Utama, sebagai Pemohon IV; 5. PT. Tanjung Air Berani, diwakili oleh Masiun Simon Waldheim Manik selaku Direktur Utama, sebagai Pemohon V; 6. PT. Labai Teknik Metal, diwakili oleh Shony Febrimas selaku Direktur Utama, sebagai Pemohon VI; 7. PT. Pundu Bhakti Khatulistiwa, diwakili oleh The Kie Hok selaku direktur Utama, sebagai Pemohon VII; 8. PT. Lobunta Kencana Raya, diwakili oleh Dipar Tobing selaku Direktur Utama, sebagai Pemohon VIII; 9. PT. Patriot Cinta Nusantara, diwakili oleh Chandra Silitonga selaku Direktur Utama, sebagai Pemohon IX.

KUASA HUKUM Refly Harun, S., M., LL., dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2014.

II. OBJEK PERMOHONAN Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945.

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Para Pemohon menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

  1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

  2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

  3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon.

IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Para Pemohon adalah badan hukum privat yang merasa dirugikan atau berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kerugian konstitusional yang dimaksud adalahpara Pemohon tidak dapat menjalankan kegiatan usaha di bidang pertambangan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pengusahaan pertambangan apabila adanya larangan ekspor dari pemerintah terhadap bahan-bahan mentah hasil tambang.

V. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DI UJI A. NORMA FORMIL dan MATERIIL Norma yang diujikan, yaitu: − Pasal 102 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Pemegang IUP dan IUPK wajib mneingkatkan nilai tambah sumber daya mineral da/atau batubara dalam pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pemanfaatan mineral dan batubara. − Pasal 103 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 1) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengilahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. 2) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengilah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya. 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambag sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 serta pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Norma yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yaitu : − Pasal 22A UUD 1945 Ketentuan lebih lanjut tentang cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang.

hukum mengikat bila dimaknai dengan pelarangan terhadap ekspor biji (raw material atau core). 4. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Was this document helpful?

Resume perkara 1123 Perkara No 10

Course: Hukum Acara Pidana (HKU 1235)

29 Documents
Students shared 29 documents in this course

University: Universitas Gadjah Mada

Was this document helpful?
RINGKASAN PERMOHONAN
Perkara Nomor 10/PUU-XII/2014
Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian
Hasil Penambangan Di Dalam Negeri
I. PEMOHON
1. Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo), yang diwakili oleh
Poltak Sitanggang, sebagai Pemohon I;
2. PT. Harapan Utama Andalan dan PT. Pelayaran Eka Ivanajasa, yang
diwakili oleh Tjipta Lesmana Suwarto selaku Direktur Utama, sebagai
Pemohon II;
3. Koperasi TKBM Kendawangan Mandiri, diwakili oleh Silianto Harun
selaku Pengurus, sebagai Pemohon III;
4. PT. Lanang Bersatu, diwakili oleh Samsarosa selaku Direktur Utama,
sebagai Pemohon IV;
5. PT. Tanjung Air Berani, diwakili oleh Masiun Simon Waldheim Manik
selaku Direktur Utama, sebagai Pemohon V;
6. PT. Labai Teknik Metal, diwakili oleh Shony Febrimas selaku Direktur
Utama, sebagai Pemohon VI;
7. PT. Pundu Bhakti Khatulistiwa, diwakili oleh The Kie Hok selaku direktur
Utama, sebagai Pemohon VII;
8. PT. Lobunta Kencana Raya, diwakili oleh Dipar Tobing selaku Direktur
Utama, sebagai Pemohon VIII;
9. PT. Patriot Cinta Nusantara, diwakili oleh Chandra Silitonga selaku
Direktur Utama, sebagai Pemohon IX.
KUASA HUKUM
Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9
Januari 2014.
II. OBJEK PERMOHONAN
Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945.
III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Para Pemohon menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan
Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:
1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili
pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus
sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan
oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.