Information
AI Chat

Paper Hukum Perdata (HAK dan Hukum)

HAK dan Hukum

Course

Hukum Perdata

3 Documents

Students shared 3 documents in this course

University

Universitas HKBP Nommensen

Academic year: 2021/2022

Uploaded by:

Anonymous Student

This document has been uploaded by a student, just like you, who decided to remain anonymous.

Universitas HKBP Nommensen

Comments

Please sign in or register to post comments.

Preview text

Paper Hukum Perdata

Hak dan Hukum Kebendaan Menurut Hukum Perdata

A. Hak Kebendaan Menurut Hukum Perdata

Pengertian Hak Kebendaan

Hak Kebendaan (zakelijk recht) adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan lansung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang. Menurut Prof. L. van Apeldoorn, hak kebendaan adalah hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda. Kekuasaan lansung berarti bahwa ada terdapat sesuatu hubungan yang langsung antara oarang-orang yang berhak dan benda tersebut. Menurut KUH Perdata buku kedua tentang kebendaan, Pasal 499 kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Wirjono Prodjodikoro menyatakan, bahwa hak kebendaan itu bersifat mutlak di mana dalam hal gangguan oleh orang ketiga, pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapa pun juga hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapa pun juga yang menganggunya dan orang penganggu ini dapat ditegur oleh pemilik hak benda berdasar atas hak benda itu. Dari pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hak kebendaan merupakan suatu hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan setiap orang dan mempunyai sifat melekat.

Macam-Macam Hak Kebendaan a. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan Adapun hak kebendaan yang memberikan kenikmatan antara lain hak milik, hak memungut hasil, hak pakai dan mendiami, dan lain sebagaianya. Dalam Pasal 570 KUH Perdata, hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang- undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan asal tidak menganggu hak orang lain, kesemuanya dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang. Dalam Pasal 756 KUH Perdata, hak memungut hasil adalah hak kebendaan untuk mengambil hasil dari barang milik orang lain, seakan-akan dia sendiri pemiliknya, dengan kewajibana memelihara barang tersebut sebaik-baiknya. Pasal 818 KUH Perdata, menentukan: hak pakai dan hak mendiami diperoleh dan berakhir dengan cara yang sama seperti hak pakai hasil. Hak pakai sama dengan hak mendiami. Istilah hak mendiami dipergunakan jika mengenai rumah (Pasal 826 KUH Perdata).

b. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan.

Pasal 1131 KUH Perdata mengatur bahwa jaminan adalah meliputi seluruh kekayaan debitur yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari. Dengan demikian, tanpa perlu diperjanjikan secara khusus, benda-benda tersebut menjadi jaminan bagi utang debitur. Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa barang-barang yang menjadi jaminan bersama

bagi semua kreditur, maka hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila diantara pada kreditur ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Hak kebendaan bersifat kebendaan, berisi hak untuk pelunasan utang saja, dan tidak mengandung hak untuk memiliki bendanya, namun diberikan hak oleh undang-undang maupun hak untuk memperjanjikan kuasa untuk menjual sendiri objek jaminan tersebut ketika dikemudian hari debitur wanprestasi.

Jaminan kebendaan dapat dilakukan pembebanan dengan:

Gadai, diatur dalam bab 20 buku II KUH Perdata Pasal 1150 KUH Perdata, gadai adalah suatu hak kebendaan yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasaan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.
Hipotek, diatur dalam bab 21 buku II KUH Perdata

Pasal 1162 KUH Perdata, hipotek adalah hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil pengganti daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.

Hak Tanggungan, diatur dalam UU Hak Tanggungan

Menurut Pasal 1 butik (1) UU Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU Pokok Agaria, berikut atau tidak berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain.

Jaminan Fidusia, diatur UU Fidusia

Fidusia menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemiliknya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Resi Gudang, diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 Tentang Resi Gudang (UU Resi Gudang).

Jaminan resi gudang adalah hak jaminan yang dibebankan pada resi gudang untuk pelunasaan utang, yang memberikan kedudukan diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditur yang lain sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka (9) UU Resi Gudang.

Selain jaminan kebendaan, terdapat jaminan perorangan, yaitu perjanjian penanggungan (Pasal 1820 KUH Perdata), perjanjian tanggung menanggung/tanggung renteng (Pasal 1278 KUH Perdata), dan perjanjian garansi (Pasal 1316 KUH Perdata).

B. Hukum Kebendaan Menurut Hukum Perdata

Was this document helpful?

Paper Hukum Perdata (HAK dan Hukum)

Course: Hukum Perdata

3 Documents

Students shared 3 documents in this course

University: Universitas HKBP Nommensen

Was this document helpful?

Paper Hukum Perdata

Hak dan Hukum Kebendaan Menurut Hukum Perdata

A. Hak Kebendaan Menurut Hukum Perdata

1. Pengertian Hak Kebendaan

Hak Kebendaan (zakelijk recht) adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan lansung

atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang. Menurut Prof. L.J. van

Apeldoorn, hak kebendaan adalah hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung

atas sesuatu benda. Kekuasaan lansung berarti bahwa ada terdapat sesuatu hubungan yang

langsung antara oarang-orang yang berhak dan benda tersebut. Menurut KUH Perdata buku

kedua tentang kebendaan, Pasal 499 kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang

dapat dikuasai oleh hak milik. Wirjono Prodjodikoro menyatakan, bahwa hak kebendaan itu

bersifat mutlak di mana dalam hal gangguan oleh orang ketiga, pemilik hak benda dapat

melaksanakan haknya terhadap siapa pun juga.pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya

terhadap siapa pun juga yang menganggunya dan orang penganggu ini dapat ditegur oleh

pemilik hak benda berdasar atas hak benda itu. Dari pengertian tersebut, maka dapat dikatakan

bahwa hak kebendaan merupakan suatu hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas

suatu benda yang dapat dipertahankan setiap orang dan mempunyai sifat melekat.

2. Macam-Macam Hak Kebendaan

a. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan

Adapun hak kebendaan yang memberikan kenikmatan antara lain hak milik, hak

memungut hasil, hak pakai dan mendiami, dan lain sebagaianya. Dalam Pasal 570 KUH

Perdata, hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk

menguasai benda itu dengan sebebas-bebasnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-

undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang

untuk itu dan asal tidak menganggu hak orang lain, kesemuanya dengan tidak mengurangi

kemungkinan akan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum, dengan pembayaran

pengganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan undang-undang. Dalam Pasal 756 KUH

Perdata, hak memungut hasil adalah hak kebendaan untuk mengambil hasil dari barang milik

orang lain, seakan-akan dia sendiri pemiliknya, dengan kewajibana memelihara barang tersebut

sebaik-baiknya. Pasal 818 KUH Perdata, menentukan: hak pakai dan hak mendiami diperoleh

dan berakhir dengan cara yang sama seperti hak pakai hasil. Hak pakai sama dengan hak

mendiami. Istilah hak mendiami dipergunakan jika mengenai rumah (Pasal 826 KUH Perdata).

b. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan.

Pasal 1131 KUH Perdata mengatur bahwa jaminan adalah meliputi seluruh kekayaan

debitur yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari. Dengan demikian, tanpa

perlu diperjanjikan secara khusus, benda-benda tersebut menjadi jaminan bagi utang debitur.

Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa barang-barang yang menjadi jaminan bersama