Information
AI Chat

This is a Premium Document. Some documents on Studocu are Premium. Upgrade to Premium to unlock it.

Makalah Laporan Keuangan Sektor Publik Kelompok 6

Makalah laporan keuangan sektor publik

Course

Akuntansi I (I40C203)

147 Documents

Students shared 147 documents in this course

University

Universitas Negeri Makassar

Academic year: 2022/2023

Uploaded by:

Anonymous Student

This document has been uploaded by a student, just like you, who decided to remain anonymous.

Universitas Negeri Makassar

Comments

Please sign in or register to post comments.

Preview text

MAKALAH AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

“LAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Dosen Pengampu : Andi Ulfaisyah Yusuf, S., M

Disusun Oleh Kelompok 6:

1) 210901500023 – Rafikasari

2) 210901501051 – Tierrenia Ikarumpa Sardi

3) 210901501052 – Sri Wahyuni Razak

4) 210901502096 – Muh. Raihan Ramadhan

KELAS D - AKUNTANSI S

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang. Berkat limpahan karunia nikmat- Nya. Kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Laporan Keuangan Akuntansi Sektor Publik” dengan lancar. Penyusun makalah ini dalam rangka memenuhi tugas Mata Kuliah Akuntansi Sektor Publik yang diampu oleh Ibu Andi Ulfaisyah Yusuf, S., M.

Meski demikian, kami menyadari betul masih banyak sekali kekurangan dan kekeliruan di dalam penulisan makalah ini, baik dari segi tanda baca, tata bahasa maupun isi. Sehingga Kami secara terbuka menerima segala kritik dan saran positif dari pembaca.

Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga makalah ini dapat bermanfaat untuk masyarakat umumnya, dan untuk Kami khususnya.

‘

Makassar, 29 Maret 2023

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Deskripsi Singkat

Pada Bab ini dibahas tentan Laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh pemerintah atau badan usaha milik negara (BUMN) yang berisi tentang informasi keuangan dari kegiatan operasional dan keuangan pada periode tertentu. Laporan keuangan sektor publik menjadi sebuah dokumentasi penting karena dapat memberikan informasi tentang kondisi keuangan dan kinerja suatu lembaga publik pada suatu periode tertentu. Akuntansi sektor publik memiliki peran penting untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Informasi keuangan bukan merupakan tujuan akhir akuntansi sektor publik. Informasi keuangan berfungsi memberikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi merupakan alat untuk melaksanakan akuntabilitas sektor publik secara efektif, bukan tujuan akhir sektor publik itu sendiri. Informasi non-moneter seperti ukuran output pelayanan harus juga dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan.

B. Relevansi

Pada bagian ini dibahas tentang laporan keuangn sektor publik dengan dasar pemahaman ini akan menjadi landasan bagi mahasiswa untuk memahami definisi laporan keuangan sektor publik, metode basis yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah,komponen laporan keuangan sektor publik, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik, tujuan laporan keuangan menurut SFAC No, pemakaian laporan keuangan sektor publik dan kepentingannya,hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan,perbedaan laporan keuangan pemerintah dengan laporan keuangan sektor swasta

C. Indikator

Mahasiswa mampu menjelaskan:

Definisi dari laporan keuangan sektor publik
Komponen laporan keuangan sektor publik
Metode basis yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah
Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik
Tujuan laporan keuangan menurut SFAC No.
Pemakai laporan keuangan sektor publik dan kepentingannya
Hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan
Perbedaan laporan keuangan pemerintah dengan laporan keuangan sektor swasta

BAB II

PEMBAHASAN

A. Definisi Laporan Keuangan Sektor Publik

Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Laporan Keuangan Sektor publik merupakan representasi informasi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sector publik. Informasi keuangan yang terdapat dalam laporan ini yang nantinya akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu internal maupun eksternal. Dilihat dari sisi pengguna eksternal, laporan keuangan sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial organisasi Sektor Publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabiltas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 20210 tentang standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. LKPP merupakan konsolidasi laporan keuangan kementrian negara/lembaga yang disusun berdasarkan praktik terbaik internasional (best practice) dalam pengelolaan keuangan negara. LKPP diterbitkan setiap tahun, sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan pemerintah. LKPP disusun oleh direktorat akuntansi dan pelaporan keuangan, dikrektorat jendral perbendaharaan, kementrian keuangan indonesia.

B. Metode Basis Yang Digunakan Dalam Laporan Keuangan Pemerintah

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010, maka PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. PP Nomor 71 Tahun 2010, dalam basis akuntansi paragraf 42 menyatakan “Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian”.

C. Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik

Perubahan basis akuntansi yang digunakan berpengaruh terhadap perubahan yang terjadi pada komponen laporan keuangan pemerintah menurut SAP Berbasis Akrual, sehingga komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tujuan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan (Asrori, 2010). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah (pusat atau daerah), yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggaran dalam suatu periode tertentu (Salamun, 2007). LRA mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. LRA sekurang-kurangnya memuat:  Pendapatan-LRA  Belanja  Transfer  Surplus/defisit-LRA  Pembiayaan  Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA). Secara sederhana, LRA merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode. Penyandingan antara anggaran dan realisasi menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Oleh karena itu, anggaran akan disandingkan dengan realisasinya maka dalam penyusunan APBD/APBN seharusnya digunakan struktur, definisi, dan basis yang sama dengan yang digunakan pelaporannya. Anggaran pemerintah disusun dengan menggunakan basis kas. Pada saat ini Pemerintah Indonesia masih menggunakan basis kas untuk anggaran maupun akuntansi realisasi anggaran. Apabila ada pemerintah daerah yang menerapkan basis akrual penuh dalam sistem akuntansinya, termasuk untuk pendapatan dan belanja, maka dalam penyusunan LRA, laporan yang dihasilkan dari basis akrual tersebut harus dikonversi ke LRA berbasis kas. Konversi dari LRA berbasis akrual ke LRA berbasis kas wajib disajikan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam PSAP Nomor 04 tentang CaLK. Ketentuan ini tetap tidak berubah meskipun PP Nomor 24 Tahun 2005 telah diganti dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Dengan menggunakan basis kas, pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah. Oleh karena itu, pada saat uang diterima juru pungut atau bendahara penerimaan, jumlah tersebut belum diakui sebagai pendapatan daerah, pengakuannya baru dilakukan setelah uang tersebut disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Berdasarkan basis kas sebagaimana diatur dalam PSAP Nomor 2, belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang menjalankan fungsi perbendaharaan (SKPKD).

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Laporan perubahan SAL merupakan salah satu laporan yang sebelumnya tidak ada dalam laporan keuangan pokok pemerintah menurut SAP menurut SAP Berbasi Kas Menuju Akrual, yang artinya Laporan Perubahan SAL baru ada dan wajib disajikan oleh entitas pemerintah pusat dan entitas pelaporan lainnya yang menyelenggarakan laporan keuangan konsolidasian. Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:  SAL awal  Penggunaan SAL  SiLPA/SiKPA tahun berjalan  Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya  SAL akhir Bersama LRA, Laporan Perubahan SAL termasuk dalam pelaporan pelaksanaan anggaran yang berbasis kas. Keterkaitan antara LRA dengan Laporan Perubahan SAL adalah pada SiLPA/SiKPA. SiLPA/SiKPA yang dihasilkan dari LRA akan menjadi komponen penambah atau pengurang dalam Laporan Perubahan SAL.
Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu (PSAP BA 01 paragraf 44). Neraca yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah tidak jauh berbeda dengan neraca yang ada pada organisasi bisnis. Unsur-unsur yang terdapat dalam neraca, sebagai berikut:  Aset Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan di mana masa manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang (Salim & Slamet, 2007).

 Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk Pembayaran Pegawai, Pembayaran Barang, dan Pembayaran Bunga.  Aktivitas Investasi Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.  Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari, Penjualan Aset Tetap, Penjualan Aset Lainnya, Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan dari Divestasi, dan Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.  Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari, Perolehan Aset Tetap, Perolehan Aset Lainnya, Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal Pemerintah, dan Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.  Aktivitas Pendanaan Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan hutang jangka panjang.  Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain, Penerimaan utang luar negeri, Penerimaan dari utang obligasi, Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah, dan Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara.  Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain, Pembayaran pokok utang luar negeri, Pembayaran pokok utang obligasi, Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah, dan Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara.  Aktivitas Transitoris Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah.  Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain, Transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes.  Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi , Penerimaan PFK, Penerimaan kiriman uang masuk, Penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.  Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi, Pengeluaran PFK dan Pengeluaran kiriman uang keluar.

Laporan Operasional PSAP 12 diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional. PSAP 12 berlaku untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu, tidak termasuk perusahaan negara/daerah. PSAP BA 12 paragraf 13 menjelaskan bahwa struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:  Pendapatan-LO dari kegiatan operasional  Beban dari kegiatan operasional  Surplus/defisit dari Kegiatan Operasional  Surplus/defisit dari kegiatan Non Operasional  Pos luar biasa  Surplus/defisit-Lol
Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Catatan Atas Laporan Keuangan PSAP BA 01 paragraf 83 menjelaskan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan- pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen- komitmen lainnya.

D. Tujuan Dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

Sujarweni (2015) mengatakan bahwa Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah :

Kepatuhan dan Pengelolaan (compliance and stewardship) Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hokum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

E. Tujuan Laporan Keuangan Menurut SFAC No 4

Sebagai bagian dari usaha untuk membuat rerangka konseptual, Financial Accounting Standards Board (FASB, 1980) mengeluarkan Statement of Financial Accounting Concepts No (SFAC 4) mengenai tujuan laporan keuangan untuk organisasi nonbisnis/nirlaba (objectives of financial reporting by nonbusiness organizations) (Sujarweni, 2015). Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba dalam SFAC 4 tersebut adalah:

Laporan keuangan organisasi nonbisnis hendaknya dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam pembuatan keputusan yang rasional mengenai alokasi sumber daya organisasi.
Memberikan informasi untuk membantu para penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai pelayanan yang diberikan oleh organisasi nonbisnis serta kemampuannya untuk melanjutkan member pelayanan tersebut.
Memberikan informasi yang bermanfaat bagi penyedia dan calon penyedia sumber daya, serta pemakai dan calon pemakai lainnya dalam menilai kinerja manajer organisasi nonbisnis atas pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan serta aspek kinerja lainnya.
Memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi, Kewajiban, dan kekayaan bersih organisasi, serta pengaruh dari transaksi, peristiwa dan kejadian ekonomi yang mengubah sumber daya dan kepentingan sumber daya tersebut.
Memberikan informasi mengenai kinerja organisasi selama satu periode. Pengukuran secara periodic atas perubahan jumlah dan keadaan/kondisi sumber kekayaan bersih organisasi nonbisnis serta informasi mengenai usaha dan hasil pelayanan organisasi secara bersama- sama yang dapat menunjukkan informasi yang berguna untuk menilai kinerja.
Memberikan informasi mengenai bagaimana oganisasi memperoleh dan membelanjakan kas atau sumber daya kas, mengenai utang dan pembayaran kembali utang, dan mengenai faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi likuiditas organisasi.
Memberikan penjelasan dan interprestasi untuk membantu pemakai dalam memahami informasi keuangan yang diberikan.

F. Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik dan Kepentingannya

Pemakai laporan keuangan sektor publik dapat diidentifikasikan dengan menelusuri siapa saja yang menjadi stakeholder dalam organisasi tersebut. Drebin et al. (1981) dalam Mardiasmo (2002) mengidentifikasikan terdapat sepuluh kelompok pemakai laporan keuangan yang diklasifikasikan berdasarkan keterkaitan antar kelompok pemakai laporan keuangan tersebut dan menjelaskan kebutuhannya. Kesepuluh kelompok pamakai laporan keuangan tersebut adalah:

Pembayar pajak (tax payers)
Pemberi dana bantuan (grantors)
Investor
Pengguna jasa (fee-paying service recipients)
Karyawan/pegawai
Pemasok (vendor)
Dewan legislatif
Manajemen
Pemilih (voters)
Badan pengawas (oversight bodies) Pengklasifikasian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa pembayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, dan pembayar jasa pelayanan merupakan sumber penyedia keuangan organisasi. Karyawan dan pemasok merupakan penyedia tenaga kerja dan sumber daya material. Dewan legislatif dan manajemen merupakan pihak yang membuat keputusan alokasi sumber daya, dan aktivitas mereka semua diawasi oleh pemilih dan badan pengawas, termasuk level pemerintahan yang lebih tinggi. Drebin mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan untuk sektor pemerintahan saja, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, yaitu:
Masyarakat
Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa
Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman (Investor dan kreditor)
Pemerintah

H. Perbandingan Laporan Keuangan Pemerintah Dengan Laporan Keuangan Sektor Swasta

Aspek Perbandingan Laporan Keuangan Pemerintahan Laporan Keuangan Sektor Swasta Fokus Laporan Keuangan

Fokus pada masalah finansial dan politik

Fokus pada aspek finansial

Kinerja

Kinerja diukur secara finansial dan non-finansial

Sebagian besar diukur secara finansial Lingkup Laporan Keuangan

Pada bagian organisasi Organisasi secara keseluruhan

Akuntabilitas

Pertanggungjawaban ditujukan pada pihak legislatif/parlemen dan masyarakat luas

Pertanggungjawaban ditujukan kepada organisasi keseluruhan termasuk para pemegang saham dan kreditur

Orientasi Laporan Keuangan

Orientasi pada jangka panjang karena terkait dengan konsep politik dan kenegaraan

Orientasi pada jangka panjang tidak dapat dilakukan secara mendetail karena dibatasi adanya ketidakpastian pasar

Aturan Laporan Ditentukan oleh Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Ditentukan oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK), pasar modal dan praktek akuntansi Pihak pemeriksa Diperiksa oleh Badan Pengawas Diperiksa oleh pihak auditor Metode Pencatatan Berbasis Akrual Berbasis Akrual

Selain perbandingan, terdapat pula persamaan antara laporan keuangan pemerintah dengan laporan keuangan sektor publik, yaitu laporan keuangan yang dihasilkan sama-sama digunakan sebagai dokumen sumber yang digunakan sebagai sumber informasi para pemakai laporan keuangan, selain itu juga sama- sama berperan dalam sebagai hubungan masyarakat.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan keuangan akuntansi sektor publik mencakup informasi keuangan yang berkaitan dengan aktivitas pemerintah dan lembaga sektor publik lainnya. Laporan keuangan ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat, transparan, dan relevan kepada para pemangku kepentingan, seperti warga negara, investor, dan pihak berwenang menyusun laporan keuangan, sektor publik harus memperhatikan prinsip akuntansi seperti konsistensi, materialitas, dan realisasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan akuntansi sektor publik dapat dipercaya dan memberikan gambaran yang akurat mengenai kinerja keuangan organisasi.

B. Saran

Tentunya terhadap penulis sudah menyadari jika dalam penyusunan makalah ini masih banyak ada kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Adapun nantinya penulis akan segera melakukan perbaikan penyusunan makalah ini dengan menggunakan pedoman dari beberapa sumber dan kritik yang membangun dari pembaca.

Was this document helpful?

Premium

This is a Premium Document. Some documents on Studocu are Premium. Upgrade to Premium to unlock it.