- Information
- AI Chat
Makalah Sejarah Politik KEL. 5
Sejarah Politik (SEJ47030 )
Universitas Negeri Medan
Preview text
MAKALAH SEJARAH POLITIK
“ERA PENDUDUKAN JEPANG”
Dosen pengampu:
Dr. Tappil Rambe, M dan Pidia Amelia, M
Disusun oleh kelompok 5 :
- Qemal Ezra Fazrin Harahap (3203121057)
- Tiara Salsabil (3191121001)
- Donacia Febriani Sianturi (3203121013)
- Nia Elvina Girsang (3202421009)
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKLTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
2023
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya. Sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah ini guna memenuhi tugas kelompok untuk mata kuliah Sejarah Politik yang diampu oleh bapak Dr, Tappil Rambe, M dan ibu Pidia Amelia, MA ,dengan judul makalah Era Pendudukan Jepang. Kami menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang dengan tulus memberikan saran dan kritik sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Pembuatan makalah ini masih jauh dari kata sempurnadikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang kami miliki. Oleh karena itu, kami mengharapkan segala bentuk saran dan masukan serta kritik yang membangun dari teman- teman sekalian. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.
Medan, 2 Mei 2023
Kelompok 5
ii
BAB I
PENDAHULUAN
1 Latar Belakang
Masa pendudukan Jepang di Nusantara yang saat itu masih bernama Hindia Belanda dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan M. Hatta. Pada Mei 1940, awal Perang Dunia II, Belanda diduduki oleh Jerman Nazi. Hindia Belanda mengumumkan keadaan siaga dan mengalihkan ekspor untuk Kekaisaran Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Negosiasi dengan Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar pesawat gagal pada Juni 1941, dan Jepang memulai penaklukan hampir seluruh wilayah Asia Tenggara pada bulan Desember di tahun yang sama. Pada bulan yang sama, faksi dari Sumatra menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir dikalahkan Jepang pada Maret 1942. Pengalaman penduduk di bawah penguasaan Jepang bervariasi, tergantung tempat seseorang tinggal dan status sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan tanpa alasan dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan campuran Indonesia- Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang.
Selama masa pendudukan, Jepang juga membentuk badan persiapan kemerdekaan yaitu BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau (Dokuritsu junbi chōsa-kai) dalam bahasa Jepang. Badan ini bertugas membentuk persiapan-persiapan pra-kemerdekaan dan membuat dasar negara dan digantikan oleh PPKI atau (Dokuritsu Junbi Iinkai) yang bertugas menyiapkan kemerdekaan.
1 Rumusan Masalah
- bagaimana sejarah Masuk nya Jepang ke Indonesia?
- seperti apa Masa kedudukannya Jepang ( sistem pemerintahan)?
- apa dampak pendudukan jepang di berbagai bidang?
1 Tujuan Penelitian
- Untuk sejarah masuknya jepang ke indonesia
- Untuk mengetahui masa pendudukan jepang dan system pemerintahan jepang di Indonesia
- Untuk mengetahui dampak pendudukan jepang di Indonesia
BAB II
PEMBAHASAN
A. MASUKNYA JEPANG KE INDONESIA
Latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia terkait erat dengan kondisi politik dan ekonomi di kawasan Asia pada awal abad ke-20. Pada saat itu, kekuasaan kolonialisme masih sangat kuat di banyak negara Asia, termasuk Indonesia yang masih dijajah oleh Belanda.
Pada tahun 1940, Perang Dunia II pecah dan menjadi peristiwa penting yang mengubah dinamika politik dan ekonomi di kawasan Asia. Jepang menjadi salah satu negara yang terlibat dalam perang tersebut dan ingin memperluas wilayah kekuasaannya di Asia. Jepang melihat bahwa Indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang kaya, seperti minyak, karet, dan logam, sehingga menjadi salah satu target invasi Jepang. Selain itu, Jepang juga ingin mengambil alih kontrol atas perdagangan di kawasan Asia, terutama dengan menghancurkan posisi dominan Belanda di kawasan tersebut. Jepang melihat bahwa dengan menguasai Indonesia, Jepang dapat mengendalikan seluruh jalur perdagangan di Asia, termasuk memotong jalur pasokan minyak yang dikuasai oleh Belanda. Sebelum masuknya Jepang ke Indonesia, Jepang telah menyerang beberapa negara di Asia, seperti Tiongkok, Filipina, dan Malaya. Hasilnya, Jepang berhasil memperluas wilayah kekuasaannya di kawasan tersebut dan membuat kekuasaan kolonialisme Eropa semakin terpinggirkan.
Di sisi lain, kondisi di Indonesia pada saat itu juga turut memengaruhi masuknya Jepang ke Indonesia. Pada awal Perang Dunia II, Belanda yang menguasai Indonesia menjadi salah satu negara yang terlibat dalam perang tersebut dan mengalihkan fokusnya untuk memperkuat kekuatan militernya di Eropa. Hal ini membuat posisi Belanda di Indonesia semakin rentan dan memicu terjadinya pergerakan kemerdekaan Indonesia yang semakin kuat. Dalam kondisi tersebut, Jepang melihat peluang untuk memperkuat pengaruhnya di Indonesia dan memanfaatkan keadaan yang sedang bergejolak tersebut. Pada tanggal 10 Januari 1942, pasukan Jepang mendarat di Teluk Banten, Jawa Barat, dan memulai invasi ke seluruh wilayah Indonesia.
Proses masuknya Jepang ke Indonesia berlangsung melalui serangkaian peristiwa dan operasi militer yang dilakukan oleh Jepang. Berikut adalah rangkaian proses masuknya Jepang ke Indonesia:
- Penyerangan Pearl Harbor
Jepang, seperti negara-negara kolonial lainnya, memiliki keinginan untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Indonesia yang merupakan bekas koloni Belanda menjadi target utama Jepang untuk memperluas wilayah kekuasaannya.
- Ideologi Asia Timur Raya
Pada awal tahun 1940-an, Jepang mengembangkan ideologi Asia Timur Raya yang mengusung ide bahwa Asia harus dikuasai oleh bangsa Asia sendiri dan bukan oleh bangsa-bangsa Barat. Ideologi ini menjadi salah satu alasan mengapa Jepang menyerang dan menjajah negara-negara di Asia, termasuk Indonesia.
- Posisi strategis
Indonesia juga memiliki posisi strategis sebagai negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau. Jepang melihat potensi Indonesia sebagai pangkalan untuk mengendalikan pergerakan kapal di wilayah Asia Tenggara. Dalam menjajah Indonesia, Jepang melakukan berbagai tindakan kejam dan brutal terhadap penduduk Indonesia seperti pemaksaan kerja paksa, penahanan dan pengasingan, dan penggunaan taktik kekerasan terhadap perlawanan dan gerakan kemerdekaan Indonesia. Periode penjajahan Jepang di Indonesia berakhir setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tahun 1945.
B. PEMERINTAHAN JEPANG DI INDONESIA
- Pemerintahan Pendudukan Jepang
Setelah penyerahan tanpa syarat pada tanggal 08 Maret 1942 oleh Letnan Jenderal H. Ter Poorten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda kepada Balatentara Jepang di bawah Pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, berakhirlah Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, dan dengan resmi Ditegakan kekuatan Kemaharajaan Jepang. Indonesia memasuki suatu periode baru, yaitu periode Pendudukan Militer Jepang. Berbeda dengan zaman Hindia Belanda dimana hanya terdapat Satu pemerintahan sipil, maka pada zaman Jepang terdapat tiga
Pemerintahan Militer Pendudukan, yaitu :
Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara Keduapuluh-Lima)
Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara Keenambelas)
Pemerintahan Militer Angkatan Laut (Armada Selatan Kedua)
untuk darah yang meliputi Sulawesi, Kalimantan Dan Maluku dengan pusatnya di Makasar. Dengan berhasil didudukinya Indonesia oleh tentara Jepang, maka mula-mula diadakan pemerintahan pendudukan Militer di pulau Jawa yang sifatnya adalah sementara. Hal iniadalah
sesuai dengan Osamu Seirei (Undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Keenambelas) No. 1, pasal 1, yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Keenambelas pada Tanggal 07 Maret 1942. Undang-undang ini menjadi pokok dari Peraturan-peraturan tata negara pada waktu pendudukan Jepang.
Undang-undang ini berisi antara lain :
a. Pasal 1 : Balatentara Nippon melangsungkan pemerintahan Militer sementara waktu di daerah-daerah yang telah Ditempati agar supaya mendatangkan keamanan yang Sentosa dengan segera;
b. Pasal 2 : Pembesar balatentara memegang kekuasaan Pemerintah militer yang tertinggi dan juga segala kekuasaan Yang dahulu berada di tangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda;
c. Pasal 3 : Semua badan-badan pemerintah dan kekuasaan Hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu Tetap diakui sah untuk sementara waktu, asal saja tidak Bertentangan dengan aturan pemerintah militer;
d. Pasal 4 : Bahwa balatentara Jepang akan menghormati Kedudukan dan kekuasaan pegawai-pegawai yang setia pada Jepang.
Dari undang-undang ini dapat diketahui bahwa jabatan Gubernur Jenderal pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu di tangan Gubernur Jenderal sekarang dipegang oleh panglima tentara jepang di Jawa. Dengan dikeluarkannya undang-undang ini Dapat disimpulkan bahwa pemerintah militer Jepang ingin terus Menggunakan aparat pemerintahan sipil yang lama beserta para Pegawainya. Tindakan Jepang itu dimaksudkan agar Pemerintahan dapat berjalan terus dan kekacauan dapat dicegah. Bedanya hanyalah bahwa pimpinan dipegang oleh tentara Jepang, baik di pusat maupun di daerah. Susunan Pemerintahan Militer Jepang terdiri atas : Gunshireikan (panglima tentara), Kemudian disebut Saiko Shikikan (panglima tertinggi) Merupakan pucuk pimpinannya; di bawah Saiko Shikikan Terdapat Gunseikan(kepala pemerintah militer) yang dirangkap Oleh Kepala Staf Tentara. Gunshireikan menetapkan peraturan Yang dikeluarkan oleh Gunseikan, namanya Osamu Kanrei. Peraturan-peraturan itu diumumkan dalam Kan Po (berita Pemerintah), sebuah penerbitan resmi yang dikeluarkan oleh Gunseikanbu.
Panglima Tentara Keenambelas di pulau Jawa yang Pertama ialah Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Sedangkan Kepala Stafnya adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki. Dia Diserahi tugas untuk membentuk pemerintahan militer di Jawa Dan kemudian diangkat menjadi Gunseikan. Staf pemerintahan Milter pusat dinamakan Gunseikanbu, yang terdiri dari empat Macam bu (semacam departemen) yaitu Somubu (Departemen Urusan Umum), Zaimubu (Departemen Keuangan), Sangyobu(Departemen Perusahaan, Industri dan Kerajinan Tangan) dan Kotsubu (Departemen Lalu lintas), yang kemudian ditambah Dengan bu yang kelima, yaitu
Demikian pula sejak itu Setiap tahun rakyat Indoensia diwajibkan merayakan hari raya Tencosetsu, yakni hari lahirnya Kaisar Hirohito.
Dalam soal keuangan, menurut Undang-undang No. 2 Tertanggal 08 Maret 1942 ditetapkan bahwa untuk kepentingan Jual-beli dan pembayaran lainnya, mata uang yang berlaku ialah Uang Rupiah Hindia Belanda. Pemakaian mata uang lainDilarang keras.
A. Kebijakan Pemerintah Militer Jepang
Jepang menggunakan sistem pemerintahan berdikari (berdiri sendiri) dalam menjalankan pemerintahan di daerah kependudukannya.
- Membentuk Organisasi-Organisasi Sosial
Organisasi-organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang diantaranya Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masyumi 3A dipimpin oleh Mr. Syamsudin dengan tujuan meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat sekitar. Namun dalam perkembangannya, gerakan ini diketahui kurang berhasil. Hal ini membuat Jepang membentuk organisasi lain yang lebih menarik gantinya, Jepang mendirikan Pusat Tenaga Rakyat (Putera) pada 1 Maret 1943. Gerakan ini dipimpin oleh tokoh Empat Serangkai tokoh memanfaatan Putera untuk melakukan konsolidasi dengan tokoh perjuangan. Hal ini membuat Putera dibubarkan Jepang 1944 dibentuklah Jawa Hokokai (Gerakan Kebaktian Jawa). Tujuannya menggalang dukungan untuk rela berkorban demi Jepang menarik umat Islam, dibentuk Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), dipimpin K. Hasyim Asyari dan K. Mas Mansyur.
- Pembentukan Organisasi Semi Militer
Jepang membentuk berbagai organisasi semi militer, seperti Seinendan, Fujinkai, Keibodan, Heiho, dan Pembela Tanah Air (Peta).
Kebijakan pemerintah militer Jepang di Indonesia
Hal ini dilakukan karena Jepang menyadari pentingnya mengerahkan rakyat Indonesia untuk membantu perang menghadapi sekutu Barisan Pemuda (Seinendan) dibentuk 9 Maret 1943. Tujuannya memberi bekal bela negara agar siap mempertahankan tanah airnya kenyataannya, tujuan itu hanya menarik minat rakyat Indonesia. Maksudnya untuk membantu menghadapi tentara sekutu itu, Fujinkai merupakan himpunan kaum wanita di atas 15 tahun untuk terikat dalam latihan semi militer. Keibodan adalah barisan pembantu polisi untuk laki-laki berumur 20-25 tahun. Heiho adalah organisasi prajurit pembantu tentara Jepang Adapun Peta yang didirikan pada 1943 adalah pasukan bersenjata yang memperoleh pendidikan militer secara khusus dari Jepang.
- Pengerahan Romusha
Jepang mencari anggota romusha dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. Anggota-anggota romusha dikerahkan oleh Jepang untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan sebagainya romusha paling besar berasal dari Jawa, yang dikirim ke luar Jawa, bahkan sampai ke Malaya, Myanmar, dan Thailand besar romusha adalah penduduk tak berpendidikan. Mereka terpaksa melakukan kerja rodi karena takut pada Jepang tidak mendapatkan makanan terjamin, kesehatan sangat minim, sementara pekerjaan berat sehingga ribuat rakyat Indonesia meninggal. Mendengar nasib romusha yang sangat menyedihkan, banyak pemuda Indonesia meninggalkan kampung karena takut dijadikan romusha.
- Eksploitasi Kekayaan Alam
Tak hanya tenaga, pengerukan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia oleh Jepang jauh lebih kejam dari yang dilakukan Belanda bahwa Jepang mengambil alih seluruh aset ekonomi Belanda dan mengawasi secara langsung seluruh usahanya. Usaha perkebunan dan industri harus mendukung keperluan perang. Rakyat wajib menyerahkan bahan pangan kepada
- Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap di akui secara sah untuk sementara waktu,asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang
Adapun pemerintahan susunan militer Jepang adalah
Panglima tentara (Gunshirekan), kemudian di sebut Panglima Tertinggi (Seiko Shikikan) Sebagai pucuk pimpinan. Panglima tentara pertama di jabat oleh Letjen Hitoshi Immamura.
Kepala Pemerintahan Militer (Gunseikan) .Kepala staf pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki .di Kantor Pusat di sebut Gunseikabu ,terdapat 4 Bu (semacam departemen) yaitu : Somobu (Departemen Dalam Negeri) Zaimubu (Departemen Keuangngan), Sangvobu (Departemen Perusahaan,Industri dan Kerajinan tangan atau usurusan Perekonomian), Kotsubu (Departemen Lalu Lintas), Shihobu (Departemen Kehakiman)
Koordinator Pemerintah dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur(Gunseibu) ,meliputi :
Jawa Barat : Pusatnya di Bandung
Jawa Tengah : Pusatnya di Semarang
Jawa Timur : Pusatnya di Surabaya
Di tambah dua daerah istimewa (kochi) yakni Yogyakarta dan Surakarta
Jabatan-jabatan militer yang dapat diperoleh setelah seseorang menamatkan pendidikan adalah sebagai berikut
Daidanco (komandan batalyon), dipilih dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat, seperti pegawai pemerintah, pemimpin agama, pamong praja, politikus, dan penegak hukum.
Cudanco (komandan kompi), dipilih dari kalangan mereka yang telah bekerja, namun belum mencapai pangkat yang tinggi, seperti guru dan juru tulis.
Shodanco (komandan peleton), umumnya dipilih dari kalangan pelajar sekolah lanjutan pertama atau sekolah lanjutan atas.
Budanco (komandan regu), dipilih dari kalangan pemuda yang lulus sekolah dasar.
Giyuhei (prajurit sukarela), dipilih dari kalangan pemuda yang masih setingkat sekolahdasar.
C. Jepang membentuk Pemerintahan Sipil
Untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan Jepang yang bersifat militer ,Jepang juga mengembangkan pemerintahan sipil .Pada bulan Agustus 1942 ,pemerintahan militer berusaha meningkatkan sistem pemerintahan antara lain :
Mengeluarkan UU No 27 tentang pemerintahan daerah
Dimantapkan dengan UU No 28 tentang pemerintahan shu serta tokubetsushi
Menurut UU No 28 ,pemerintah daerah tertinggi adalah shu (keresidenan) .Seluruh pulau Jawa dan Madura kecuali Kochi Jogyakarta dan Kochi Surakarta di bagi menjadi daerha-daerah shu (keresidenan) ,Shi (kotapraja),Ken (kabupaten),Gun (kawedanan),Son (kecamatan) dan ku (desa/kelurahan). Seluruh pulau Jawa dan Madura di bagi menjadi 17 shu .Pemerintahan shu di pimpin : Shucokan memiliki kekuasaan seperti Gubernur, pada kekuasaan Hindia Belanda meliputi legislatif dan eksekutif. Di bantu oleh : Cokan Kanbo ( Majelis Permusyawaratan Shu) memiliki 3 bagian yaitu Naisebu (bagian pemerintahan umum,kaisaibu (bagian ekonomi) ,dan keisatsubu (bagian kepolisian) Jepang membentuk sebuah kota swatantra (otonomi) disebut tokubetsushi (kota istimewa) yang posisi kewenangannya seperti shu yang berada langsung di bawah pengawasan gunseiken ,Contohnya : Kota Batavia di bawah pimpinan Tokubetu Shico.
Untuk mengatasi kekurangan jumlah pegawai, pemerintah Jepang dapat menempuh beberapa pilihan, di antaranya:
Memanfaatkan orang-orang Belanda yang masih ada di Indonesia. Pilihan ini sangat tidak mungkin karena Jepang sedang menanamkan sikap anti Belanda di kalangan pen-duduk Indonesia.
Menggunakan tenaga Timur Asing (Cina). Pilihan ini juga sangat berat karena Cina dianggap sebagai lawan politik Jepang yang paling berbahaya untuk mewujudkan cita- cita Jepang, yaitu membangun Asia Timur Raya.
Memanfaatkan penduduk Indonesia. Pilihan ini dianggap yang paling realistik karena sesuai dengan semboyan ‘Jepang sebagai saudara tua’ yang ingin membebaskan suadara mudanya dari belenggu penjajahan bangsa Eropa. Di samping itu, pemakaian bangsa Indonesia sebagai dalih agar bangsa Indonesia benar-benar bersedia membantu untuk
2. ASPEK BUDAYA
Pemerintahan Jepang pernah mencoba menerapkan kebudayaan memberi hormat ke arah matahari terbit kepada rakyat Indonesia lho! Dalam masyarakat Jepang, kaisar memiliki tempat tertinggi, karena diyakini sebagai keturunan Dewa Matahari. Nah, Jepang berusaha menerapkan nilai-nilai kebudayaannya kepada bangsa Indonesia. Tetapi langsung mendapat pertentangan dan perlawanan dari masyarakat di Indonesia. Bangsa kita ini hanya menyembah Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa mana mungkin setuju memberi hormat dengan membungkukkan punggung dalam-dalam (seikerei) ke arah matahari terbit.
Potongan gambar pada film Sang Kiyai, menggambarkan kondisi saat tentara Jepang menangkap ulama-ulama yang menolak 'Seikerei' (Sumber: berdikarionline)
Dahulu, para seniman dan media pers kita tidak sebebas sekarang. Pemerintahan Jepang mendirikan pusat kebudayaan yang diberi nama Keimin Bunkei Shidoso. Lembaga ini yang kemudian digunakan Jepang untuk mengawasi dan mengarahkan kegiatan para seniman agar karya-karyanya tidak menyimpang dari kepentingan Jepang. Bahkan media pers pun berada di bawah pengawasan pemerintahan Jepang.
3. ASPEK PENDIDIKAN
Sistem pendidikan Indonesia pada masa pendudukan Jepang berbeda dengan masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, semua kalangan dapat mengakses pendidikan, sedangkan masa Hindia-Belanda, hanya kalangan atas (bangsawan) saja yang dapat mengakses. Akan tetapi, sistem pendidikan yang dibangun oleh Jepang itu memfokuskan pada kebutuhan perang. Meskipun akhirnya pendidikan dapat
diakses oleh semua kalangan, tetapi secara jumlah sekolahnya menurun sangat drastis, dari semulanya 21 menjadi 13.
4. ASPEK EKONOMI
Sewaktu Indonesia masih di bawah penjajahan Jepang, sistem ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi perang. Saat itu Jepang merasa penting untuk menguasai sumber- sumber bahan mentah dari berbagai wilayah Indonesia. Tujuan Jepang melakukan itu, untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya, Squad. Nah, wilayah-wilayah ekonomi yang sanggup memenuhi kebutuhannya sendiri atau yang diberi nama Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya, merupakan wilayah yang masuk ke dalam struktur ekonomi yang direncanakan oleh Jepang.
Kalau di bidang moneter, pemerintah Jepang berusaha untuk mempertahankan nilai gulden Belanda. Hal itu dilakukan agar harga barang-barang dapat dipertahankan sebelum perang.
- ASPEK POLITIK dan MILITER
Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah Jepang selalu mengajak bekerja sama golongan- golongan nasionalis. Hal ini jelas berbeda dibandingkan pada masa pemerintahan Hindia- Belanda. Saat itu golongan nasionalis selalu dicurigai. Golongan nasionalis mau bekerja sama dengan pemerintahan Jepang karena Jepang banyak membebaskan pemimpin nasional Indonesia dari penjara, seperti Soekarno, Hatta, dan juga Sjahrir.
Kenapa Jepang mengajak kerja sama golongan nasionalis Indonesia? Karena Jepang menganggap bahwa golongan nasionalis ini memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat Indonesia. Saat itu, Wakil Kepala Staf Tentara Keenam Belas, Jenderal Harada Yosyikazu, bertemu dengan Hatta untuk menyatakan bahwa Jepang tidak ingin menjajah Indonesia, melainkan ingin membebaskan bangsa Asia. Karena itulah Hatta mererima ajakan kerja sama Jepang. Akan tetapi, Sjahrir dan dr. Tjipto Mangunkusumo tidak mererima tawaran kerja sama Jepang.
Namun, kemudian Jepang mengeluarkan undang-undang yang terkait pada bidang politik yang justru banyak merugikan bangsa Indonesia. Beberapa di antaranya:
BAB III
PENUTUP
3 KESIMPULAN
Masuknya Jepang ke Indonesia terkait erat dengan kondisi politik dan ekonomi di kawasan Asia pada awal abad ke-20. Pada saat itu, kekuasaan kolonialisme masih sangat kuat di banyak negara Asia, termasuk Indonesia yang masih dijajah oleh Belanda. Di sisi lain, kondisi di Indonesia pada saat itu juga turut memengaruhi masuknya Jepang ke Indonesia. Pada awal Perang Dunia II, Belanda yang menguasai Indonesia menjadi salah satu negara yang terlibat dalam perang tersebut dan mengalihkan fokusnya untuk memperkuat kekuatan militernya di Eropa. Hal ini membuat posisi Belanda di Indonesia semakin rentan dan memicu terjadinya pergerakan kemerdekaan Indonesia yang semakin kuat. Dalam kondisi tersebut, Jepang melihat peluang untuk memperkuat pengaruhnya di Indonesia dan memanfaatkan keadaan yang sedang bergejolak tersebut. Pada tanggal 10 Januari 1942, pasukan Jepang mendarat di Teluk Banten, Jawa Barat, dan memulai invasi ke seluruh wilayah Indonesia.
Setelah penyerahan tanpa syarat pada tanggal 08 Maret 1942 oleh Letnan Jenderal H. Ter Poorten, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda kepada Balatentara Jepang di bawah Pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura, berakhirlah Pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, dan dengan resmi Ditegakan kekuatan Kemaharajaan Jepang. Indonesia memasuki suatu periode baru, yaitu periode Pendudukan Militer Jepang. Berbeda dengan zaman Hindia Belanda dimana hanya terdapat Satu pemerintahan sipil, maka pada zaman Jepang terdapat tiga
Pemerintahan Militer Pendudukan, yaitu :
Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara Keduapuluh-Lima)
Pemerintahan Militer Angkatan Darat (Tentara Keenambelas)
Adapun aspek-aspek yang pada masa kedudukan Jepang adalah kondisi kehidupan bangsa Indonesia dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, militer, dan juga pendidikan.
3 Kritik dan Saran
Dalam Menyusun makalah ini, kami menyadari banyak kesalahan yang terdapat di dalamnya. Saran dan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan makalah ini dikemudian hari.
DAFTAR PUSTAKA
AM, Sardiman. (2017) Sejarah Indonesia Kelas XI Semester 2. Jakarta: Kemendikbud RI.
ruangguru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2014. Sejarah Indonesia Untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XI Semester 2. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bobo.grid/amp/083753712/kebijakan-pemerintah-militer-jepang-terhadap-bangsa- indonesia-materi-ips?page=all
Makalah Sejarah Politik KEL. 5
Course: Sejarah Politik (SEJ47030 )
University: Universitas Negeri Medan
- Discover more from:
