PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

A. Sumber Yuridis Pancasila sebagai Dasar Negara Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun1945, yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Melalui Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif. Selain itu, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. B. Sumber Historis Pancasila sebagai Dasar Negara Dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia merdeka, Radjiman meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sebelumnya, Muhammad Yamin dan Soepomo mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara. Kemudian dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, Philosophische grondslag bagi Indonesia merdeka. Philosophische grondslag itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah ‘Weltanschauung’ atau pandangan dunia (Bahar, Kusuma, dan Hudawaty, 1995: 63, 69, 81; dan Kusuma, 2004: 117, 121, 128, 129). Dapat diumpamakan, Pancasila merupakan dasar atau landasan tempat gedung Republik Indonesia itu didirikan. C. Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Dasar Negara Pertama, nilai-nilai ketuhanan (religiusitas) sebagai sumber etika dan spiritualitas(yang bersifat vertical transcendental) dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial (bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamental etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas mengarah pada persaudaraan dunia yang dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

This is a preview

Do you want full access? Go Premium and unlock all pages

Access to all documents
Get Unlimited Downloads
Improve your grades

Upload

Share your documents to unlock

Already Premium?

SUMBER YURIDIS, HISTORIS, SOSIOLOGIS, DAN POLITIS TENTANG

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

A. Sumber Yuridis Pancasila sebagai Dasar Negara

Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia

sebagaimana terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

tahun1945, yang kelahirannya ditempa dalam proses kebangsaan Indonesia. Melalui Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai payung hukum, Pancasila perlu

diaktualisasikan agar dalam praktik berdemokrasinya tidak kehilangan arah dan dapat meredam

konflik yang tidak produktif. Selain itu, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun

2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala

sumber hukum negara.

B. Sumber Historis Pancasila sebagai Dasar Negara

Dalam sidang yang diselenggarakan untuk mempersiapkan Indonesia merdeka, Radjiman

meminta kepada anggotanya untuk menentukan dasar negara. Sebelumnya, Muhammad

Yamin dan Soepomo mengungkapkan pandangannya mengenai dasar negara.

Kemudian dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan

bahasa Belanda, Philosophische grondslag bagi Indonesia merdeka. Philosophische grondslag

itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya

untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara

dengan istilah ‘Weltanschauung’ atau pandangan dunia (Bahar, Kusuma, dan Hudawaty, 1995: 63,

69, 81; dan Kusuma, 2004: 117, 121, 128, 129). Dapat diumpamakan, Pancasila merupakan dasar

atau landasan tempat gedung Republik Indonesia itu didirikan.

C. Sumber Sosiologis Pancasila sebagai Dasar Negara

Pertama, nilai-nilai ketuhanan (religiusitas) sebagai sumber etika dan spiritualitas(yang bersifat

vertical transcendental) dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Kedua,

nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat

sosial (bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamental etika-politik kehidupan

bernegara dalam pergaulan dunia.

Prinsip kebangsaan yang luas mengarah pada persaudaraan dunia yang dikembangkan melalui

jalan eksternalisasi dan internalisasi. Ketiga, nilai-nilai etis kemanusiaan harus mengakar kuat

dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia

yang lebih jauh. Keempat, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan

itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan.

SUMBER YURIDIS, HISTORIS, SOSIOLOGIS, DAN POLITIS TENTANG PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (HKM61312)

Universitas Singaperbangsa Karawang

Recommended for you

Comments

Preview text